Filed under: Uncategorized
aaaaaMenurut Olsen (1968:2) organisasi sosial adalah proses yang membawa ketertiban dan penuh makna dalam kehidupan sosial manusia. Apabila konsep organisasi sosial dipahami menurut tata pikir Olsen sebagai kata benda maka organisasi sosial berarti cara membagi para anggota masyarakat ke dalam kelompok-kelompok beserta tata cara yang mereka ciptakan.
aaaaaMasa prasejarah yang meliputi masa berburu, mengumpulkan makanan dan masa perundagian. pada masa berburu dan menngumpulkjan makanan tingkat sederhana maupun tingkat lanjut, walaupun telah telah hidup dalam kelompok-kelompok kecil yang merupakan keluarga batih, rupa-rupanya mereka belum mengenal pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, kecuali tugas menyusui dan mengasuh anak yang secara naluri akan dikerjakan oleh kaum ibu.
aaaaaPada masa bercocoktanam yang diawali dengan sistem ladang berpindah seperti yang dilakukan oleh masyarakat pedalaman Kalimantan, telah muncul kelompok-kelompok kerja seperti kaum laki-laki menebang pohon dan membakar hutan untuk mempersiapkan lahan, sedangkan kaum wanita mempersiapkan konsumsi dan perlengkapan upacara ritual yang maksudnya mohon izin kepada makhluk gaib penjaga tanah. Organisasi sosial terlihat lebih kompleks lagi pada masa perundagian, organisasi yang muncul pada masa itu adanya “perangkat desa”.
A. Nan sarunai dan Tanjung puri
aaaaaKerajaan Nan Sarunai dan Tanjung Puri dapat dikategorikan sebagai negara primitif dengan model pemerintahan merembes dan informasinya sangat sulit (dapat dikatakan tidak ada). Menurut hemat Malinowski dalam negara primitif hubungan fundesionalnya diciptakan melalui kekerabatan, keanggotaan dan kelompok berdasarkan usia.
aaaaaOtoritas dalam Nan Sarunai dan Tanjung Puri berpijak pada patriarkalisme yang pengawasannya berada dalam suatu satuan kekerbatan yang dipegang olekh sesorang individu tertentu yang memiliki otoritas warisan (Jhonson, 1986,228). Dalam kerajaan Nan Sarunai dan Tanjung Puri karena otoritasnya patriarkalisme maka tidak ditemukan staf administrasi, sehingga tidak dibahas struktur birokrasinya.
B. Negara Dipa dan Negara Daha
1. Struktur Birokrasi
aaaaaNegara Dipa dan Negara Daha sudah mengenal pemerintahan negara dengan sistem otoritas patrimonial. Model staf administratif patrimonial oleh Castles (1983:15) disebut Birokrasi Patrimonial yang ditandai oleh kedudukan serta tata laku seluruh birokrasi biasanya bertopang pada pola hubungan yang bersifat personal dan menitik beratkan pada hubungan keluarga. Dalam struktur politik pemerintahan kerajaan tradisional, raja adalah titik penumpukan pusat kekuasaan. Dalam puncak hirarki raja memiliki kekuasaan besar .
aaaaaNegara menurut hemat Moertono adalah pranata sosial tempatorang bersama berupaya mencapai tujuan tertentu, makadiperlukan sejumlah aparat untuk mengatur dan mengkoordinasinya. Aparat yang di maksud adalah raja dan para pejabat pemerintah yang berperan sebagai penghubung antara raja dengan rakyat. Para pejabat ini anggotanya adalah kerabat dan merupakan kepanjangan tangan dari raja yang biasanya disebut model birokrasi patrimonial.
C. Kerajaan Banjar
1. Struktur Birokrasi
aaaaaDalam zaman baru ini , sistem pemerintahannya secara ideologis berubah, sedangkan secar struktural mengalami penambahan, misalnya gelar maharaja pada Negara Dipa dan Daha adalah maharaja, sedangkan pada masa kerajaan Banjar adalah Sultan. Jabatan sultan diwarisi secara turun temurun serupa dengan yang berlaku pada maharaja.
aaaaaDalam adat Sultan-sultan Banjar disebut tentang adanya suatu kelebihan yang dimiliki oleh sulta-sultan Banjar yaitu Tuah. Struktur birokrasi pada masa kerajaan Banjar pad dasarnya meneruskan Negara Dipa dan Daha akan tetapi ada penambahan. Penambahan ini berlaku pada masa pemerintahan Sultan Adam Al Wasik Billah 1825-1857.
Sumber rujukan:
Ideham,dkk. 2007. Urang Banjar dan Kebudayaannya. Banjarmasin: Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimatan Selatan dan Pustaka Banua.
